Dari pembahasan tentang
karakteristik NSB dapat disimpulkan bahwa masalah mendasar yang dihaadapi
adalah kelemahan di sisi permintaan dan penawaran agregat.
a.
Permintaan
dan Penawaran Agregat
- Permintaan Agregat
Jumlah penduduk NSB yang besar tidak
diimbangi dengan permintaan efektif yang besar, karena rendahnya tingkat
kehidupan. Lemahnya permintaan efektif akan menyulitkan pengembangan sektor
industri, yang baru mencapai biaya minimum bila skala produksi sangat besar.
Rendahnya derajat kehidupan
seringkali membuat rakyat di NSB tidak mampu membeli kebutuhan kebutuhan pokok,
baik yang bersifat konsumtif maupun investasi SDM. Misalnya, makanan bergizi
dan pendidikan yang merupakan komoditas inventatif.
Rendahnya daya beli komoditas
makanan, obat obatan, dan pendidikan akan melemahkan pertumbuhan dan
perkembangan sektor swasta. Padahal perkembangan sektor swasta amat dibutuhkan
untuk memperluas kesempatan kerja. Berkembangnya sektor swasta juga akan
memperluas sumber penerimaan (pajak) negara.
- Penawaran Agregat
Kelemahan penawaran agregat
berkaitan erat dengan rendahnya produktivitasnya, minimnya stok barang modal,
serta ketergantungan yang besar pada sektor pertanian dan atau primer.
Akibatnya, selain jumlahnya sangat kecil, elastisitas penawaran juga sangat inelastis.
Dalam bahasa ekonomi, rendahnya penawaran agregat memiliki arti rendahnya
pertumbuhan ekonomi, yang mempunyai dampak terhadap rendahnya pertambahan
kesempatan kerja. Rendahnya kesempatan kerja akan menyebabkan rendahnya
pertumbuhan pasar domestik, yang menahan keinginan investor menanamkan
modalnya.
b.
Kebijakan-kebijakan
Pembangunan
Lemahnya sisi permintaan dan
penawaran agregat menyebabkan perekonomian NSB seolah-olah berada dalam
lingkaran permasalahan tanpa ujung pangkal. Karena itu campur tangan
pemerintah, baik melalui kebijakan ekonomi maupun kebijakan nonekonomi amat
diperlukan untuk memutuskan mata rantai permasalahan tersebut.
1)
Kebijakan
Ekonomi
Kebijakan
moneter, fiskal, dan ekonomi internasional secara teoritis dapat digunakan
pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian.
- Kebijakan Moneter
Kebijakan
moneter dapat memperbesar kemampuan penawaran agregat melalui pemberian kredit,
khususnya kepada kelompok usaha kecil dan menengah (UKM). Kebijakan moneter
juga dapat memperbesar permintaan agregat, khususnya untuk kebutuhan pokok yang
sangat penting, seperti perumahan.
- Kebijakan Fiskal
Kebijakan
fiskal melalui subsidi dapat meningkatkan daya beli dan atau daya investasi
masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap. Misalnya subsidi BBM pada masa
lalu sangat menolong masyarakat yang menggunakan minyak tanah untuk keperluan
sehari-hari.
Di
sisi lain, kebijakan fiskal dapat menahan laju perilaku konsumtif masyarakat
kaya dan berpendapatan tinggi. Hal ini dilakukan lewat kebijakan pajak
penghasilan (PPh) progresif dan pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya untuk
barang mewah (PPnBM).
- Kebijakan Ekonomi Internasional
Umumnya
pemimpin NSB lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka (melakukan kerjasama
hubungan ekonomi dengan luar negeri). Sebab kebijakan ini akan membuka akses
pasar ekspor bagi produk-produk mereka, sekaligus membuka sumber pengadaan
barang modal dan bahan baku industri dari negara lain. Secara teoritis, jika
pengelolaan baik dan transparan kebijakan ekonomi terbuka akan mempercepat
proses pembangunan ekonomi.
Beberapa
kebijakan ekonomi yang umumnya dipilih oleh NSB adalah kebijakan-kebijakan
promosi ekspor, substitusi ekspor, dan proteksi industri.
2)
Kebijakan
NonEkonomi
Kebijakan
non ekonomi yang dapat ditempuh pemerintah antara lain penegakan hukum,
memperbaiki kondisi demokrasi, desentralisasi atau pengembangan otonomi daerah.
c.
Utang
Luar Negeri
Salah satu persoalan terbesar yang
dihadapi negara-negara dunia ketiga adalah besarnya utang luar negeri (ULN).
Pembahasan ULN dunia ketiga menjadi sangat relevan, karena salah satu faktor
penyebab krisis ekonomi di Amerika Selatan periode 1990an dan Asia Timur
periode 1990an adalah besarnya ULN, terutama disektor swasta.
·
Utang Luar Negeri
Pemerintah
Utang
luar negeri pemerintah (ULNP) adalah pinjaman pemerintah dari lembaga-lembaga
bantuan keuangan internasional, khususnya Bank Dunia dan Dana Moneter
Internasional. Pinjaman tersebut diberikan untuk mempercepat proses
pembangunan. Sebab, untuk menjalakan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal,
maka anggaran pemerintah harus sangat besar, sementara kemampuan keuangan
negara sangat lemah.
Namun
dibalik manfaat, terdapat juga risiko-risiko ULNP, terutama kebocoran
inefisiensi penggunaan dana, baik karena kesalahan atau kekurangan manajerial
maupun karena korupsi.
·
Utang Luar Negeri
Swasta
Utang
luar negeri swasta (ULNS) dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis.
Lembaga-lembaga keuangan internasional baru akan memberi pinjaman kepada sektor
swasta, jika memenuhi pertimbangan-pertimbangan finansial. Kadang-kadang
pemberi pinjaman meminta jaminan pemerintahan atas utang swasta. Hal ini
disebut public guarantee debt.
Karena
dasar pertimbangan utamanya adalah untung rugi, maka ULNS mempunyai syarat dan
beban yang lebih berat. Umpamanya, janka waktu pinjaman relatif pendek dengan
tingkat bunga pinjaman tinggi.
d.
Rasio
Beban Utang Luar Negeri
Rasio
beban ULN merupakan indikator yang digunakan untuk mrlihat seberapa besar beban
utang luar negeri suatu negara. Biasanya rasio ULN dikaitkan dengan jumlah PDB
atau jumlah ekspor.
·
Rasio ULN / PDB
Angka
ULN/PDB menunjukan berapa dari persentase ULN terhadap output. Jika rasionya
60% berarti jumlah ULN adalah 60% PDB. Makin besar angkanya, dianggap makin
buruk.
·
Debt Service Ratio
(DSR)
Debt
Service Ratio adalah angka yang menunjukan berapa persen nilai bunga dan
cicilan ULN yang harus dibayar terhadap total ekspor.
|
DSR = Bunga +
Cicilan
Ekspor
referensi :
Rahardja, Prathama dan
Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro.
Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001.
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar